Untuk kali pertama, Perkumpulan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) menggelar Rapat Umum Anggota (RUA) Tahun 2021 secara hibrid (daring dan luring) yang dihadiri 67 peserta (24/11/2021) di Jakarta. Dengan topik "Antisipasi RUU P2SK dan Strategi Menjadikan DPLK untuk Semua", industri DPLK siap melayani program pensiun pekerja di Indonesia yang jumlahnya mencapai 129 juta orang. 

 

Dibuka oleh Ahmad Nasrullah, Kepala Departemen Pengawasan IKNB OJK dan diikuti 26 pelaku DPLK, industri DPLK pun berkomitmen kuat untuk lebih optimis dan agresif untuk memberi edukasi dan melayani kebutuhan dana pensiun bagi pekerja dan pemberi kerja di Indonesia, khususnya pasca diterbitkannya PP (Peraturan Pemerintah) No. 35/2021 dan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

 

Pasca pandemi Covid-19, industri DPLK bertekad untuk menyediakan kemudahan akses pekerja untuk menjadi peserta DPLK, di samping memgoptimalkan edukasi pentingnya dana pensiun dan investasi peserta DPLK. Hingga Oktober 2021 ini, aset kelolaan DPLK mencapai Rp. 108 triliun dengan jumlah peserta 3 juta orang. 

"Saya senang karena industri DPLK masih tetap tumbuh di masa pandemi ini. Ke depan, semoga pelaku DPLK bisa lebih agresif dalam edukasi pasar mengingat masih banyak pekerja yang belum punya program pensiun, di samping mampu mengoptimalkan investasi pilihan peserta" ujar Ahmad Nasrullah saat membuka RUA Perkumpulan DPLK.

 

Ketua Umum Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan pun menambahkan pentingnya membangun optimisme para pelaku DPLK untuk memberikan layanan yang optimal dan edukasi yang terus-menerus. Khususnya saat implementasi PP No. 35/2021 dan menyambut baik RUU P2SK yang tengah digodok pemerintah. Agar industri DPLK dapat tumbuh lebih signifikan di masa yang akan datang. 

 

Tampil pula Prof. Yogo Purwono, akademisi Aktuaria yang memaparkan pentingnya penerapan manajemen risiko pada pelaku DPLK, di samping mengoptimalkan fasilitas manfaat pensiun berkala yang dikelola DPLK. 

 

Ikut hadir di RUA PDPLK tahun 202i antara lain: Adi Purnomo, Steven Tanner dan AT. Sitorus (Dewas Pengawas), pengurus dan para Pelaksana Tugas DPLK di Indonesia. Melalui RUA kali ini, industri DPLK menyambut baik RUU P2SK dan bertekad menjadikan DPLK untuk semua. Sebagai langkah nyata dalam mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera. Semoga di tahun 2022 nanti, ekonomi Indonesia segera pulih dan aktivitas bisnis dan pekerja kembali normal seiring potensi ekonomi yang akan lebih baik di tahun 2022.

 

Untuk itu, industri DPLK memgingatkan akan pentingnya dana pensiun sebagai sarana untuk mempersiapkan imbalan pasca kerja karyawan, baik pensiun maupun pesangon secara lebih berkualitas. #YukSiapkanPensiun #PDPLK #DanaPensiun #EdukasiDanaPensiun

Pengumuman Hasil Ujian Sertifikasi DPLK Batch 14 – Oktober 2021

 

Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Sertifikasi DPLK periode ujian Oktober 2021 (Batch 14 - Reguler) yang telah dilaksanakan via Online di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Peserta : 29 Peserta
Peserta LULUS : 25 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 4 Peserta
Persentase Kelulusan : 86%

SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.

Hasil Ujian Sertifikasi DPLK - Reguler (Oktober 2021 - Batch 4).

No Keterangan
521 LULUS
522 LULUS
523 LULUS
524 LULUS
525 LULUS
526 LULUS
527 LULUS
528 LULUS
529 LULUS
530 LULUS
531 LULUS
532 LULUS
533 LULUS
534 LULUS
535 LULUS
537 LULUS
538 LULUS
541 LULUS
542 LULUS
543 LULUS
544 LULUS
545 LULUS
547 LULUS
548 LULUS
549 LULUS

Pengesahan kelulusan Ujian Sertifikasi DPLK dilakukan oleh Komite Sertifikasi yang ditetapkan dalam rapat komite pada Rabu, 10 November 2021. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Perkumpulan DPLK untuk jadwal pengambilan Sertifikat DPLK.  Demikian disampaikan dan terima kasih. #YukSiapkanPensiun

Jakarta, 10 November 2021

Komite Sertifikasi DPLK

 

Tuesday, 19 October 2021

KINERJA DPLK TAHUN 2020

Berikut “Laporan Kinerja DPLK Tahun 2020”. Laporan ini merupakan media publikasi yang menyajikan data dan informasi mengenai kegiatan usaha DPLK (DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN) di Indonesia yang disusun oleh Perkumpulan DPLK (PDPLK) sebagai sebuah institusi yang beranggotakan DPLK-DPLK yang ada di Indonesia.

Data dan Informasi yang disajikan dalam Laporan ini adalah terkait kinerja seluruh DPLK di Indonesia atas semua program pensiun yang diselenggarakan, baik Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) (individual account) maupun yang dikelola secara kumpulan (pooled fund).

Laporan ini merupakan publikasi pertama untuk data dan informasi terkait kinerja DPLK di Indonesia. Adapun data dan informasi yang disajikan dalam Laporan ini berasal dari laporan berkala DPLK yang disampaikan ke OJK dan kemudian disajikan oleh OJK dalam Statistik Dana Pensiun dan Laporan Keuangan DPLK yang dipublikasikan di media cetak dan diserahkan kepada PDPLK.

Pengurus PDPLK, senantiasa berupaya memastikan kualitas data pada Laporan ini. Namun apabila masih ditemukan kekurangakuratan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan ini, maka kami akan melakukan revisi yang diperlukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PDPLK yang telah membantu untuk memberikan data dan Informasi yang diminta oleh pengurus DPLK. Silakan laporan ini digunakan dengan semestinya. Terima kasih kepada Pak Firman yang telah menyiapkan laporan ini.

Akhir kata, kami berharap data dan informasi yang disajikan di dalam Laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pengguna. Laporan ini dapat diakses melalui situs resmi PDPLK dengan alamat www.pdplk.com. Salam #YukSiapkanPensiun

Pengurus PDPLK

Oleh: Syarifudin Yunus, Edukator Dana Pensiun Asosiasi DPLK

 

Masa pensiun kaum milenial bisa jadi suram. Karena faktanya 90% kaum milenial tidak memiliki persiapan masa pensiun atau hari tua. Begitu survei sederhana tentang dana pensiun yang dilakukan Perkumpulan DPLK kepada 100 responden milenial di Jabodetabek pada 2019. Agak mengkhawatirkan tentang persiapan masa pensiun atau hari tua kaum milenial.

 

Kaum milenial boleh jadi kebanggaan. Selain sebagai penerus bangsa, milenial juga sangat kreatif dan cerdas. Selain melek teknologi, kaum milenial pun “achievement oriented” dalam bekerja.Tapi sayang, kamu milenial pun identik dengan gaya hidup. Gemar nongkrong di kafe, no life no gadget, fashionable. Bahkan hidupnya tergolong konsumtif bahkan cenderung hedonis. Konsekuensi gaya hidup yang mahal lagi serba cepat dan instan.

 

Maka kaum milenial, mereka yang lahir pada kisaran 1980 hingga 2000-an harus berhati-hati dalam mengelola keuangan. Khususnya menyangkut masa pensiun atau hari tua. Memang masa pensiun masih lama. Tapi tidak ada salahnya kaum milenial tetap mempersiapkan hari tua. Melalui pendanaan untuk masa pensiun sepeti DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). 

 

Menabung untuk masa pensiun, bila tidak dilakukan. Maka kaum milenial pun bisa jadi “bangkrut” di hari tua. Kaum milenial yang “miskin” di masa pensiun Saat muda kantong tebal. Tapi saat tua “dompet tipis”. Hal itu terjadi bukan disebabkan karena kaum milenial tidak punya uang. Tapi karena kaum milenial tidak mau mempersiapkan masa pensiunnya sendiri.  Tidam mau menyisihkan Sebagian gaji-nya untuk hari tua. Justru gampang terbuai oleh gaya hidup dan jiwa konsumerisme. 

 

Lalu apa yang harus dilakukan kaum milenial untuk masa pensiunnya?

Selain pentingnya edukasi, kaum milenial memang harus eksekusi untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk program pensiun. Tapi sayangnya 60% kaum milenial tidak tahu tentang dana pensiun. Karena itu edukasi akan pentingnya dana pensiun di kalangan milenial sangat dibutuhkan. Sekaligus akses untuk membeli dana pensiun karena 77% dari mereka ingin punya dana pensiun atau DPLK secara individual. 

 

Maka sebagai antisipasi terhadap kekhawatiran kaum milenial di masa pensiun. Kata kuncinya ada pada edukasi dana pensiun atau DPLK. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kaum milenial akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun sejak dini. Saat masih bekerja mulai mendanakan masa pensiunnya sendiri. Untuk mencapai hari tua yang sejahtera dan nyaman. 

 

Kaum milenial mungkin berpikir mereka masih muda secara usia. Tapi itu bukan berarti tidak perlu menyiapkan program pensiun sejak dini. Namun kaum milenial pun harus paham tentang alternatif perencanaan keuangan di hari tua. Di antaranya melalui DPLK. Agar lebih mengerti pentingnya menyiapkan masa pensiun. Dan adalah “pekerjaan rumah” industri DPLK pula untuk menyediakan akses untuk bisa memiliki program dana pensiun secara lebih inklusif. Akses memiliki dana pensiun yang lebih mudah dan sesuai tuntutan teknologi. 

 

Kaum milenial harus tahu. Siapa pun cepat atau lambat akan berhenti bekerja. Maka persiapkan sejak dini masa pensiunnya sendiri. Agar tidak “bangkrut” di hari tua. Karena pensiun bukan soal waktu. Tapi soal keadaan, mau seperti apa saat tidak bekerja lagi?

Di hadapan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen) OJK siang ini (24/08/2021), Perkumpulan DPLK memaparkan aspek perlindungan konsumen di industri DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Sebagai ikhtiar untuk melindungi peserta DPLK agar mendapatkan layanan terbaik saat pensiun, saat peserta tidak bekerja lagi. Pemaparan ini dihadiri oleh Tim BPK (Setiyawan, Monika, Ferdi, Saesar), OJK (Cucu, Nuning, Sesri) dan Pengurus PDPLK (Syarif, AT. Sitorus, Yoppy, Nanang, Helmi, Nimas, Lilies, Firmansyah, Ana, Rista, Ade Irti, Jasnovaria).

 

Untuk diketahui, per Juni 2021, peserta DPLK mencapai 3,4 juta peserta, yang berarti tumbuh 8,8% dibandingkan per Desember 2021. Aset yang dikelola pun tumbuh 3% menjadi Rp. 111,4 triliun per Juni 2021. Sekalipun di tengah pandemic Covid-19, industri DPLK tetap menunjukan tren positif dan terus bertumbuh. Maka dari itu, aspe perlindungan konsumen menjadi penting diprioritaskan. Peserta dan penyelenggara DPLK harus terus menjalain kolaborasi untuk memahami "hak dan kewajiban" masing-masing. Agar segala proses di DPLK tidak menimbulkan masalah atau sengketa, serta tetap mampu melayani peserta secara profesional. 

 

Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Perkumpulan DPLK, dalam pemaparannya menegaskan dasar hukum perlindungan konsumen industri DPLK yang mengacu pada UU No. 11/19912 tentang Dana Pensiun pasal 45 yang berbunyi “Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan asuransi jiwa pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan.”. 

 

Dasar hukum perlindungan konsumen pun diikuti regulasi lainnya seperti: 1) POJK NO. 61/POJK.07/2020 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS), 2) POJK NO. 22 /POJK.01/2015 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN, 3) POJK NO. 15 /POJK.05/2019 TENTANG TATA KELOLA DANA PENSIUN, 4) POJK NO. 31 /POJK.07/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN, 5) SE OJK NO. 22 /SEOJK.05/2020 TENTANG  PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN, dan 6) POJK NO. 11 /POJK.02/2021 TENTANG PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI SEKTOR JASA KEUANGAN. 

 

“Semua regulasi yang ada sudah cukup untuk membentengi erlindungan konsumen industri DPLK. Sejauh ini pun implementasinya baik. Sehingga tidak ada sengketa yang signifikan di industri DPLK. Jika pun ada masalah, biasanya dapat diselesaikan di level pelaku DPLK. Intinya, perlindungan konsumen adalah prioritas industri DPLK agar dapat tumbuh signifikan” ujar Syarifudin Yunus dalam pemaparannya. 

 

Sebagai output aspek perlindungan konsumen industri DPLK periode 2019-2021 dipaparkan pula beberapa indicator seperti: 1) pengaduan konsumen melalui Badan Mediasi Dana Pensiun ( yang kini menjadi LAPS) = zero kasus, 2) Sertifikasi DPLK yang diikuti 500-an tenaga pemasar/staf DPLK sejak tahun 2018, 3) Jumlah peserta DPLK mencapai 3.4 juta peserta atau tumbuh 8,8%, 4) aset yang dikelola DPLK mencapai Rp. 111,4 triliun atau tumbuh 3% (per Juni 2021), dan 5) pendirian DPLK baru = 2 DPLK.

 

Karena itu pula, tim BPK pun memberi apresiasi industri DPLK dalam konteks aktivitas perlindungan konsumen yang dilakukan. Termasuk Sertifikasi DPLK sebagai upaya meningkatkan kompetensi pelaku DPLK dan upaya melindungi konsumen. Sebagai cerminan komitmen industri DPLK dalam merepakan tata kelola yang profesional dan ikhtiar melindungi konsumen. 

 

Selain Sertifikasi DPLK yang digelar 3 bulan sekali, industri DPLK pun aktif melakukan edukasi DPLK kepada publik di media cetak atau media online dan update regulasi kepada 25 anggota Perkumpulan DPLK. Selain itu secara kepengurusan, PDPLK pun menempatkan pengurus di bidang pelayanan konsumen di bawah Wakil Ketua Bidang 2 untuk mengkoordinasikan inisiatif dan program strategis bidang aktuaria, perpajakan, investasi, operasional, dan perlindungan konsumen serta pengembangan kompetensi SDM. Hal inilah yang menjadi “titik sentral” pihak-pihak terkai di bisnis DPLK, seperti peserta selaku konsumen, pelaku DPLK, pendiri DPLK, fund manager dan OJK sebagai regulator. Semuanya dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

 

Sesuai POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN pasal 2 dinyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”. Inilah spirit yang dijunjung tinggi industri DPLK. 

 

Karena itu, pelaku DPLK diimbau untuk aktif melakukan 1) komunikasi, 2) pelaporan, dan 3) pelatihan komptensi untuk memastikan tercapainya perlindungan konsumen yang optimal. Dengan menerapkan tngkat kepatuhan yang baik. Namun di balik itu semua, industri DPLK pun menyadari masih ada tantangan besar yang harus terus ditingkatkan seperti 1) literasi dana pensiun yang relative belum optimal, 2) edukasi investasi yang masih rendah, 3) digitalisasi program DPLK yang belum semarak, dan 4) optimalisasi retail pensiun yang lebih masif.

 

Intinya, industri DPLK melalui Perkumpulan DPLK berkomitmen untuk memprioritaskan perlindungan konsumen sekaligus mengoptimalkan layana secara professional. Agar ke depan, industri DPLK dapat tumbuh lebih signifikan dari sekarang. Salam #YukSiapkanPensiun #PerkumpulanDPLK #DPLK #EdukasiDanaPensiun

Mungkin sudah terlalu lama work from home (WFH) di masa pandemi Covid-19, seorang kawan bertanya, “Tolong kasih tahu dong, kenapa sih pekerja butuh DPLK?”

 

Patut diketahui, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagai jaminan finansial seorang pekerja saat mencapai usia pensiun. Sebagai sumber keuangan saat pekerja tidak bekerja lagi. DPLK adalah penyelenggara dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). 

 

Sejatinya, setiap pekerja membutuhkan DPLK. Karena tidak satu pun pekerja, di manapun, yang akan bekerja selamanya. Cepat atau lambat, pekerja akan pensiun akan berhenti bekerja. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Tidak kurang dari 3,05 juta pekerja yang ”terpaksa” berhenti bekerja. Bisnis tempatnya bekerja terganggu. Ada 15,6% pekerja ter-PHK dan 40% pekerja pendapatannya menurun. Bahkan diprediksi ada 25 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Lalu bila tidak bekerja lag, dari mana suber keuangan pekerja?

 

Sekali lagi, DPLK sebagai program pensiun untuk mempersiapkan ketersediaan dana saat pekerja penisun atau tidak bekerja lagi sangat penting. Dari waktu ke waktu, biaya hidup semakin meningkat. Maka dibutuhkan ketersediaan dana untuk memenuhinya. 

 

Maka sebagai pekerja, setidaknya ada 6 (enam) alasan program DPLK saat masih bekerja, yaitu:

1. Biaya hidup yang semakin tinggi dari dari tahun ke tahun akibat inflasi.

2. Status bekerja pada akhirnya akan pensiun atau diberhentikan tanpa bisa diprediksi.

3. Ketidakpastian kondisi keuangan di masa datang, sulit diprediksi.

4. Masa pensiun yang dijalani tergolong “panjang” sehingga butuh biaya yang besar.

5. Ketidakpastian kondisi kesehatan seorang pekerja di masa depan.

6. Ikhtiar untuk mempertahankan gaya hidup di masa pensiun agar tidak stress.

 

Fakta membuktikan. 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap untuk pensiun. Alias 90% pekerja belum terpikirkan, apa yang akan terjadi pada dirinya bila harus berhenti bekerja? Sebabnya sederhana, karena pekerja tidak punya persiapan untuk pensiun saat masih bekerja. Di situlah pekerja butuh DPLK, sebuah perencanaan masa pensiun. Agar tetap sejahtera dan hidup nyaman. 

 

Lalu pertanyaannya, kenapa DPLK?

Tentu ada banyak produk keuangan yang ada di pasaran. Tapi bila mau jujur, produk yang paling pas untuk mempersiapkan masa pensiun adalah DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Karena di DPLK, pekerja dapat menyetor iuran pensiun secara bulanan sesuai dengan kemampuan dan hasilnya hanya dapat diambil saat masa pensiun tiba. Artinya, DPLK memang dipersiapkan untuk memastikan ketersediaan dana seoarang pekerja di masa pensiun. Bukan dicairkan saat masih bekerja atau masih produktif bekerja. 

 

Karena masa pensiun masih lama tiba, maka sangat tepat DPLK dijadikan pilihan. Karena DPLK setidaknya memberikan 3 (tiga) keuntungan untuk pekerja, yaitu: 1) ada pendanaan yang pasti untuk masa pensiun yang sejahtera, 2) ada hasil investasi yang optimal selama menjadi peserta, dan 3) mendapat fasilitas perpajakan saat dana dicairkan ketika masa pensiun tiba. 

 

Memang masa depan tidak bisa diprediksi. Masa pensiun pun tergantung masing-masing pekerja. Tapi ikhtiar mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera pun perlu dilakukan. Karena cepat atau lambat, siapa pun pekerja pasti akan berhenti bekerja. Atas sebab apa pun. Lalu, sudah siapkan kita pensiun atau berhenti bekerja? 

 

Ketahuilah, banyak pekerja yang hanya bisa “menikmati” jerih payahnya saat masih bekerja. Tapi setelah pensiun, terkapar tidak berdaya. Karena gagal mempersiapkan masa pensiunnya sendiri. Jadilah, pekerja yang “bangkrut” di masa pensiun. Maka siapkan masa pensiun sejak dini. Agar tidak menyusahkan orang lain. Salam l#YukSiapkanPensiun #PerkumpulanDPLK #EdukasiDanaPensiun

Pengumuman Hasil Ujian Sertifikasi DPLK Batch 13 – Juli 2021

 

Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Sertifikasi DPLK periode ujian Juli 2021 (Batch 13 - Reguler dan Inhouse DPLK BJB) yang telah dilaksanakan via Online di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Peserta : 73 Peserta
Peserta LULUS : 70 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 3 Peserta
Persentase Kelulusan : 96%

SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.

1. Berikut ini adalah daftar nama peserta Ujian SERTIFIKASI DPLK Reguler (30 Juli 2021) yang dinyatakan LULUS: 

(Peserta yang tidak lulus maka tidak tercantum namanya di bawah ini)

No Keterangan
446 LULUS
447 LULUS
450 LULUS
451 LULUS
452 LULUS
453 LULUS
454 LULUS
455 LULUS
456 LULUS
458 LULUS
459 LULUS
460 LULUS
461 LULUS
462 LULUS
463 LULUS
464 LULUS
465 LULUS
466 LULUS
467 LULUS
468 LULUS
469 LULUS
490 LULUS
491 LULUS
492 LULUS
493 LULUS
494 LULUS

2. Hasil Ujian Sertifikasi DPLK Inhouse DPLK BJB 1 (23 Juli 2021) yang dinyatakan LULUS: 

(Peserta yang tidak lulus maka tidak tercantum namanya di bawah ini)

No Keterangan
470 LULUS
471 LULUS
472 LULUS
473 LULUS
474 LULUS
475 LULUS
476 LULUS
477 LULUS
478 LULUS
479 LULUS
480 LULUS
481 LULUS
482 LULUS
483 LULUS
484 LULUS
485 LULUS
486 LULUS
487 LULUS
488 LULUS
489 LULUS

3. Hasil Ujian Sertifikasi DPLK Inhouse DPLK BJB 2 (6 Agustus 2021) yang dinyatakan LULUS: 

(Peserta yang tidak lulus maka tidak tercantum namanya di bawah ini)

No Keterangan
495 LULUS
496 LULUS
497 LULUS
498 LULUS
499 LULUS
500 LULUS
501 LULUS
502 LULUS
503 LULUS
504 LULUS
505 LULUS
506 LULUS
507 LULUS
508 LULUS
509 LULUS
510 LULUS
511 LULUS
512 LULUS
513 LULUS
514 LULUS
515 LULUS
516 LULUS
517 LULUS
518 LULUS

Pengesahan kelulusan Ujian Sertifikasi DPLK dilakukan oleh Komite Sertifikasi yang ditetapkan dalam rapat komite pada Kamis, 12 Agustus 2021. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Perkumpulan DPLK untuk jadwal pengambilan Sertifikat DPLK.  Demikian disampaikan dan terima kasih. #YukSiapkanPensiun

Jakarta, 12 Agustus 2021

Komite Sertifikasi DPLK

 

Dihadiri 60 anggota pelaku DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), Perkumpulan DPLK menggelar Halalbihalal Tahun 2021 untuk menegaskan pentingnya sinergi Bersama dalam menyiapkan program pensiun pekerja di Indonesia agar lebih mudah diakses dan berkualitas. Bertajuk “Sinergi Bersama untuk DPLK”, industri DPLK per April 2021 telah mengeola aset lebih dari Rp. 108 triliun atau tumbuh 13% yoy. Acara yang dibuka Andra Sabta, Direktur Pengawasan Dana Pensiun IKNB OJK dan Nur Hasan Kurniawan, Ketua Umum PDPLK menyiratkan DPLK tetap mampu meraih pertumbunan bisnis sekalupun di masa pandemi Covid-19. 

“Secara umum bisnis DPLK tetap tumbuh sekalipun pandemic Covid-19. Namun begitu, industri DPLK harus berani keluar dari zona nyaman. Khususnya untuk menyediakan layanan program pensiun digital dan memanfaatkan media sosial. Sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah untuk menyiapkan masa pensiun yang sejahtera” ujar Andra Sabta dalam sambutannya. 

Berbeda dengan Halalbihalal sebelumnya, kali ini hikmah Idul Fitri 1442 H disampaikan secara berantai oleh Dewan Penasihat dan Pengawas PDPLK yang terdiri dari: 1) Abdul Rachman, 2) Adi Purnomo, 3) Steven Tanner, dan 4) AT. Sitorus. Beberapa arahan yang patut menjadi perhatian industri dan pelaku DPLK antara lain:

  1. Perlu adanya sharing forum untuk memberikan berbagi pengalaman dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis DPLK di antara anggota, termasuk update terkait regulasi di seputar dana pensiun.
  2. Perlunya meningkatkan literasi dan edukasi DPLK kepada pekerja dan masyarakat secara lebih masif.
  3. Sikap pelaku DPLK yang lebih optimis karena masa depan dana pensiun sesungguhnya ada di program DPLK
  4. Pentingnya menjunjung tinggi etika bisnis DPLK dan kualifikasi sertifikasi DPLK diikuti selurug staf dan tenaga pemasar DPLK.
  5. Layanan digital DPLK harus segera direalisasikan sebagai antisipasi terhadap kebutuhan program pensiun masyarakat.

Perlu diketahui, industri DPLK pun kini terlibat aktif dalam forum diskusi untuk memberikan masukan terhadap RUU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang sedang dibahas, termasuk di dalamnya revisi terhadap UU Dana Pensiun 11/1992 yang akan memasuki tiga dasawarsa. 

“Kita bersyukur industri DPLK tetap tumbuh positif di masa pandemic Covod-19. Untuk itu, kerja keras dan soliditas anggota DPLK harus terus dijaga. Utamanya dalam memperjuangkan aspirasi ke dalam RUU P2SK. Agar kepesertaan DPLK terus bertambah dan industri DPLK dapat tumbuh lebih signifikan lagi di tahun-tahun mendatang” kata Nur Hasan Kurniawan.

Sebagai industri yang paling pas dalam mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera, peserta DPLK saat ini mencapau 3,2 juta pekerja. Angka ini tergolong masih rendah bila dibandingkan realitas 131 juta pekerja yang ada di Indonesia. Maka ke depan, industri DPLK harus terus berinovasi untuk mengembangkan strategi agar pekerja yang menjadi peserta DPLK terus bertambah. #YukSiapkanPensiun #PerkumpulanDPLK #EdukasiDanaPensiun #DPLK

Pengumuman Hasil Ujian Sertifikasi DPLK Batch 12 – April 2021

 

Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Sertifikasi DPLK periode ujian April 2021 (Batch 12) yang telah dilaksanakan via Online di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Peserta : 20 Peserta
Peserta LULUS : 16 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 4 Peserta
Persentase Kelulusan : 80%

SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.

Berikut ini adalah daftar nama peserta Ujian SERTIFIKASI DPLK Periode April 2021 (Batch 12) yang dinyatakan LULUS: 

(Peserta yang tidak lulus maka tidak tercantum namanya di bawah ini)

No Keterangan
426 LULUS
427 LULUS
428 LULUS
429 LULUS
430 LULUS
433 LULUS
435 LULUS
436 LULUS
437 LULUS
438 LULUS
440 LULUS
441 LULUS
442 LULUS
443 LULUS
444 LULUS
445 LULUS

Pengesahan kelulusan Ujian Sertifikasi DPLK dilakukan oleh Komite Sertifikasi yang ditetapkan dalam rapat komite pada Jumat, 7 Mei 2021. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Perkumpulan DPLK untuk jadwal pengambilan Sertifikat DPLK.  Demikian disampaikan dan terima kasih. #YukSiapkanPensiun

Jakarta, 7 Mei 2021

Komite Sertifikasi DPLK

 

Pengumuman Hasil Ujian Sertifikasi DPLK Batch 11 – Februari 2021

 

Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Sertifikasi DPLK periode ujian Februari 2021 (Batch 11) yang telah dilaksanakan via Online di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Peserta : 9 Peserta
Peserta LULUS : 7 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 2 Peserta
Persentase Kelulusan : 77,8%

SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.

Berikut ini adalah daftar nama peserta Ujian SERTIFIKASI DPLK Periode Februari 2021 (Batch 11) yang dinyatakan LULUS: 

(Peserta yang tidak lulus maka tidak tercantum namanya di bawah ini)

No Keterangan
417 LULUS
419 LULUS
421 LULUS
422 LULUS
423 LULUS
424 LULUS
425 LULUS

Pengesahan kelulusan Ujian Sertifikasi DPLK dilakukan oleh Komite Sertifikasi yang ditetapkan dalam rapat komite pada Selasa, 16 Februari 2021. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Perkumpulan DPLK untuk jadwal pengambilan Sertifikat DPLK. 

Demikian disampaikan dan terima kasih. #YukSiapkanPensiun

Jakarta, 16 Februari 2021

Komite Sertifikasi DPLK

 

Page 1 of 3
Hubungi Kami
Wisma Bumiputera, 2nd Floor, Suite 205 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
DKI Jakarta 12910
Indonesia
Phone: 021 - 5713007
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tentang Kami

  • Sejarah Singkat
    Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (P-DPLK) atau dikenal dengan Asosiasi DPLK pertama kali berdiri pada tahun 1997 sebagai organisasi…
    Read more