Di era digital yang kian transparan, nasabah apapun menuntut professionalisme dan layanan terbaik suatu produk. Tidak terkecuali produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai alternatif pendanaan untuk meraih masa pensiun yang sejahtera.

Maka untuk itu, Asosiasi DPLK pun telah menerapkan “Sertifikasi DPLK” yang ditujukan kepada para tenaga pemasar dan staf di unit kerja DPLK manapun, bank atau asuransi jiwa termasuk para mitra di bidang investasi, agen, maupun finance. Tujuannya, agar tercipta standar kompetensi tenaga pemasar dan staf dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola dana pensiun lembaga keuangan. Untuk menjaga prinsip profesionalisme dan standar mutu layanan kepada nasabah. Agar nasabah tidak dirugikan di kemudian hari.

Berangkat dari spirit dan komitmen itulah, Asosiasi DPLK sebagai lembaga yang mengkoordinasikan 27 pelaku DPLK di Indonesiamenggelar “Ujian Sertifikasi DPLK” batch 8 yang diikuti 11 peserta dati 4 DPLK dan 1 konsultan pajak. Ujian berlangsung Classroom Asosiasi DPLK di Wisma Bumiputera Jakarta (24/1/2020). 

“Asosiasi DPLK menggelar ujian sertifikasi DPLK tiap 3 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memacu standar kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan dan keahlian para tenaga pemasar dan staf yang bekerja di unit bisnis DPLK. Agar mampu melayani secara professional para nasabah DPLK” ujar Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK.

Sertifikasi DPLK diselenggarakan secara rutin setiap bulan Januari-April-Juli-Oktober (4 kali setahun) yang dapat diikuti tenaga pemasar dan staf yang ada di unit bisnis DPLK atau pihak lain yang berhubungan dengan bisnis DPLK. Hingga saat ini, tidak kurang 300 orang telah tersertifikasi DPLK yang mencakup modul 1) pengetahuan dasar dan pemasaran, 2) operasional dan bisnis proses, 3) investasi, dan 4) regulasi dan risk.

Sertifikasi DPLK meruapakan impelmentasi prinsip perilaku profesional dan kompetensi anggota Asosiasi DPLK dalam menjalankan amanat POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di samping memastkan berjalannya POJK 15/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. 

Sertifikasi DPLK sebagai bagian sertifikasi profesi tentu sangat penting. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penualan DPLK, termasuk untuk mengotimalkan pengetahuan nasabah tentang manfaat DPLK itu sendiri. Karena hakikatnya, DPLK sangat penting sebagai bagian perencaaan masa pensiun yang sejahtera, saat tidak bekerja lagi. Karena dengan DPLK, setiap pekerja memiliki manfaat: 1) punya pendanaan yang pasti untuk hari tua, 2) memperoleh hasil investasi yang lumayan, dan 3) mendapat fasilitas perpajakan.

Untuk diketahui, hingga November 2019, industri DPLK telah mengelola aset lebih dari Rp 92 triliun dengan jumlah peserta mencapai 3,3 juta pekerja. Oleh karena itu, Asosiasi DPLK akan terus aktif melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya program pensiun, di samping menjadikan sertifikasi DPLK sebagai standar profesi. Agar masyarakat lebih mudah, lebih tertaik dalam mempersiapkan masa pensiunnya sendiri …..

Dan pastikan, tenaga pemasar dan staf-nya yang bekerja di DPLK sudah tersertifikasi… #YukSiapkanPensiun #SertifikasiDPLK #AsosiasiDPLK

KAFE PENSIUN merupakan e-news Asosiasi DPLK yang terbit setiap 3 bulan sekali. Sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya program pensiun dan dana pensiun lembaga keuangan kepada masyarakat dan generasi milenial. Silakan mengirimkan berita, aktivitas dan foto terkait DPLK dan dana pensiun ke Redaksi KAFE PENSIUN via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oleh: Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK

Salah satu ciri generasi milenial di Indonesia adalah lebih suka menghabiskan uang untuk mendapat pengalaman tertentu. Dibandikan menabung atau menambah aset. Intinya, generasi milenial lebih memilih jalan-jalan daripada menabung.

Untuk membuktikannya, saya melakukan survei sederhana. Pada 80 milenial di Jabodetabek. Dan hasilnya menyebutkan "86 persen generasi milenial tidak punya program pensiun". 

Artinya, generasi milenial tidak punya persiapan yang cukup untuk memasuki masa pensiun. Mungkin, karena mereka berpikir masih muda dan tidak perlu buru-buru menyiapkan masa pensiun.

Generasi milenial kadang lupa, masa pensiun itu bukan soal waktu. Tapi soal keadaan. Jadi cepat atau lambat, keadaan masa pensiun harusnya dipersiapkan sejak dini. Karena bila tidak, maka masa muda berjaya masa tua merana.

Siapa generasi milenial itu?

Bila indikator generasi milenial adalah mereka yang dilahirkan pada rentang tahun 1980-an hingga 2000-an. Maka generasi milenial adalah mereka yang kini berusia 17 hingga 38 tahun. Menurut BPS, jumlah generasi milenial mencapai 24% dari total populasi Indonesia yang mencapai 265 juta jiwa. Itu berarti, ada 63,6 juta generasi milenial per tahun 2018. Di tahun 2020 ini, tentu akan meningkat jumlahnya.

Bila seperempat penduduk Indonesia adalah milenial dan mereka tidak punya program pensiun, Maka apa yang bisa diperbuat bangsa Indonesia pada saat generasi milenial menua alias tidak bekerja lagi?

Sungguh, tidak satupun kita yang ingin hidup sengsara di masa depan, di hari tua.

Semua orang ingin hidup layak dan sejahtera di kala pensiun. Semua orang ingin gaya hidupnya tetap terpelihara sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Dan semua orang, ingin punya standar hidup yang lebih baik di masa pensiun. Masa depan, masa pensiun memang harus dimulai dari sekarang. Termasuk bagi generasi milenial.

Tapi sayangnya, tidak banyak orang yang mau dan peduli mempersiapkan masa pensiunnya. Mereka getol saat bekerja tapi lalai menyiapkan masa pensiun. Maka wajar, 90% pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap untuk pensiun. Mereka seakan ingin terus bekerja, dan mungkin ingin hidup selamanya.

Adalah fakta, 73 dari 100 orang pensiunan di Indonesia saat ini hidupnya bergantung kepada orang lain. Bisa anak-anaknya, bisa keluarganya. Hal ini terjadi semata-mata karena para pensiunan "tidak punya dana" yang cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya.

Mereka "tidak berhasil" dalam menyiapkan ketersediaaan dana untuk masa pensiun. Mungkin bila ditanya, mereka pun menyesal tidak menabung untuk program pensiun di saat bekerja.

86% generasi milenial tidak punya program pensiun, kok bisa?

Karena generasi milenial lebih doytan pada gaya hidup. Nongkrong di kafe, no life no gadget, fashionable. Hidupnya serba konsumtif bahkan cenderung hedonis.. Sebuah konsekuensi mahal dari gaya hidup yang serba cepat dan instan. Maka dalam kondisi ini, edukasi pentingnya dana pensiun harus lebih aktif dan masif dilakukan untuk generasi milenial.

Mungkin, generasi milenial merasa sudah punya JHT dari BPJS atau Jaminan Pensiun (JP).

BPJS Ketenagakerjaan itu program wajib. Namun nilainya tidak cukup karena hanya bersifat dasar. Karena program wajib hanya memenuhi 30% dari tingkat penghasilan pensiun (TPP) seseorang.

TPP itu bila milenial bergaji Rp. 10 juta ketika pensiun. Maka si milenial butuh Rp. 7-8 juta per bulan. Agar bisa membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara program wajib, diperkirakan hanya bisa meng-cover Rp. 3 juta saja. Lalu, dari mana sisa dana yang dibutuhkan milenial di masa pensiun?

Kerja oke tapi pensiun belum tentu oke, begitu kira-kira spirit generasi milenial. 

Lebih baik bergaya di saat bekerja. Tapi belum tentu sejahtera di masa pensiun. Milenial hampir lupa, bahwa siapapun pasti akan berhenti bekerja. Entah, karena pensiun atau sebab lainnya. Lalu, bekal apa yang sudah disiapkan untuk masa pensiun? Lagi-lagi, mereka hanya bisa "merenung" sekarang, lalu besok menyesalinya.

Sungguh faktanya, banyak orang tidak siap pensiun. Banyak pekerja khawatir akan hari tua itu fakta. Maka kini saatnya, memulai merencanakan masa pensiun sejak dini. Mumpung belum terlambat, agar tidak menyesal di hari tua.

Maka dari itu, milenial bisa mengikuti program pensiun dari sekarang. Karena "tomorrow starts today"… #LiterasiDanaPensiun #YukSiapkanPensiun #AsosiasiDPLK