ASOSIASI DPLK SAMPAIKAN PANDANGAN ATAS DINAMIKA ATURAN PESANGON, MENDORONG SINERGI ANTAR LEMBAGA, DAN JAGA ASET PEKERJA TETAP TERLINDUNGI

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA, 16 November 2026- ADPLK menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU 27/2026”). Pelindungan hak pesangon bagi seluruh pekerja, terutama ketika perusahaan mengalami kepailitan, merupakan prioritas bersama yang sejalan dengan komitmen ADPLK.

Pasal 253 UU 27/2026 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola oleh lembaga pemerintah, dengan tata cara pelaksanaan yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Hingga saat ini, lembaga pengelola belum ditetapkan, sementara ketentuan transisi, termasuk perlakuan atas dana yang telah terhimpun di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), masih menunggu aturan pelaksanaan. Dalam konteks inilah ADPLK memandang perlu menyampaikan beberapa catatan agar diskursus publik berjalan utuh dan selaras dengan regulasi sektor jasa keuangan.

Tiga Catatan ADPLK

Pertama, dari sisi UU 27/2026. Diskursus publik saat ini masih banyak menyoroti kewajiban pencadangan pesangon melalui lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 253. Agar gambarannya lebih utuh, ketentuan tersebut kiranya dapat dibaca bersama dengan Pasal 253 ayat (2), yang menyebutkan bahwa tujuan pencadangan pesangon adalah untuk menjamin hak pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun, serta Pasal 248, yang mengakui bahwa iuran program pensiun yang dibayarkan Pemberi Kerja dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban uang pesangon. Dengan demikian, undang-undang ini tetap memberi ruang bagi peran program pensiun.

Kedua, dari sisi regulasi sektor keuangan. Aset yang telah disetorkan ke DPLK tercatat sebagai hak Peserta dan dikelola terpisah dalam ekosistem dana pensiun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “UU P2SK”). Merujuk pada Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) UU P2SK, pengalihan kepesertaan oleh Pemberi Kerja dapat dilakukan kepada DPLK lain atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) lain, dengan memperhatikan pendapat Peserta bila Peserta turut menanggung iuran. Oleh karena itu, setiap rencana pemindahan aset ke luar lembaga dana pensiun perlu dikaji secara cermat agar tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, tata kelola dana pensiun, dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Ketiga, ADPLK mendorong sinergi antar lembaga melalui “Sistem Dua Lapis” sebagai jalan tengah yang saling melengkapi. Dalam konsep ini, DPLK (Lapis 1) tetap mengelola dana pemberi kerja untuk tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon, terutama pada saat karyawan mencapai usia pensiun. Sementara lembaga pemerintah (Lapis 2) berfokus pada dana jaminan kepailitan. Melalui layanan terpadu (single fronting) dan integrasi data kepesertaan (data portability) ke pusat data pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan, tujuan pelindungan pemerintah dapat tercapai tanpa memindahkan aset yang telah terkelola dengan baik di ekosistem DPLK.

Selama menunggu aturan pelaksanaan, pengelolaan dana tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan perjanjian masing-masing antara Pemberi Kerja dan DPLK. ADPLK mengajak seluruh Pemberi Kerja dan karyawan/Peserta untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh kabar mengenai likuidasi aset di DPLK sebelum waktunya, dan melanjutkan kepesertaannya di DPLK.

Agar kebijakan dapat diterapkan secara jelas dan konsisten, ADPLK mendorong harmonisasi dan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, dengan tetap membuka ruang bagi masukan pekerja, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lain. ADPLK siap berkontribusi dalam penyempurnaan draf PP dan peraturan turunan lainnya dari UU 27/2026 yang berkeadilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah aturan pelaksanaan dan mekanisme transisi ditetapkan secara resmi.

Mengetahui,

 

Pengurus Asosiasi DPLK